Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan RAPBN 2019 dan Roadmap Kementerian – Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Tanggal Rapat: 20 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Pada 20 Februari 2020, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang evaluasi pelaksanaan RAPBN 2019 dan roadmap kementerian. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Aria Bima dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 15:28 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian
  • Koordinasi pembangunan industri dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain terdiri dari penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong di industri manufaktur serta dukungan fiskal dan pembiayaan.
  • Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), potensi belanja
    barang dan belanja modal Pemerintah Pusat tahun 2020 mencapai sekitar Rp546,5T serta belanja modal dan belanja operasional BUMN besar seperti PT Pertamina dan PT PLN sedikitnya mencapai nilai USD 65 M pada periode 10 tahun yang akan datang. Perlu diatur mekanisme impor bagi produk dalam negeri yang sudah memenuhi kategori wajib, sehingga penggunaan produk dalam negeri dapat
    dimaksimalkan.
  • Kemenperin berusaha memiliki iklim investasi yang baik. Pemerintah mendorong realisasi investasi di sektor industri melalui perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi serta penyediaan insentif.
  • Terkait penguatan daya beli masyarakat yang kuat tentu akan menumbuhkan gairah dari industri karena masyarakat akan menjadi konsumen.
  • Penguatan daya beli masyarakat dengan; (1) Menurunkan Down Payment (DP) untuk produk pembelian
    mobil dan motor, (2) Mempercepat penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat dan ( 3) Meningkatkan utilitas industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
  • Rencana Strategis (Renstra) sudah ada dalam bahan Kemenperin dimulai pada halaman 29, semua Renstra akan bisa dicapai apabila 8 isu di sektor industri yang sudah disampaikan bisa diatasi dengan baik.

Menteri Koperasi dan UKM
  • 3 pilar strategi nasional pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi adalah kapasitas usaha dan kompetensi Koperasi UMKM (KUMKM), lembaga keuangan yang ramah bagi KUMKM dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem KUMKM.
  • Kemenkop-UKM dituntut menjadikan UMKM naik kelas, naik kelas bukan konglomerasi tetapi pelaku usaha banyak bukan untuk segelintir orang. UMKM juga naik kelas agar jumlah entrepreneur bertambah. Kemenkop-UKM harus jadikan produk UMKM mendominasi dalam pasar negeri dan global.
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus ditambah tetapi akan terus melakukan evaluasi, faktanya KUR yang tepat guna itu sulit, Kemenkop-UKM sudah mengangkat isu ini di rapat kabinet. Sektor mikro UMKM, yang penting ada akses pembiayaan yang mudah bukan murah. Kemenkop-UKM diminta cari kajian sistem pembiayaan yang tepat.
  • Terkait peningkatan daya saing, Kemenkop-UKM melakukan pengembangan rumah produksi bersama di sentra industri kecil dan menengah, standarisasi sertifikasi internasional, kemitraan dengan usaha besar, sistem logistik UMKM dan akselerasi pengembangan usaha.
  • Pengembangan kewirausahaan yaitu Kemenkop-UKM lakukan dengan layanan konsultasi dan pendampingan teknis, akselerasi komersialisasi dan modernisasi koperasi.
  • Akselerasi pembiayaan dan investasi Kemenkop-UKM lakukan dengan memperkuat soft infrastructure pembiayaan dengan memastikan implementasi alokasi 20% kredit perbankan umum untuk UMKM dan pembiayaan non bank dengan optomalisasi leasing.
  • Kemenkop-UKM bekerja sama dengan industri besar dan sudah setuju untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan teknis untuk UMKM.
  • Pembiayaan non-bank terutama industri kecil dan menengah akan diprioritaskan di pasar modal dan rebranding. Kemenkop-UKM bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memungkinkan UMKM mendapat tempat di pasar modal dan re-branding.
  • Koordinasi lintas sektor dilakukan dengan one get policy untuk menyusun strategi nasional pengembangan UMKM dan peningkatan peran Pemda untuk menetapkan kriteria UMKM dalam dana insentif daerah.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Tema BSN adalah berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Fokus BSN kepada ekonomi tetapi kami juga mendukung sektor-sektor lainnya.
  • Strategi ke depan ada 5 pilar yang terdiri dari pengembangan dan evaluasi standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, tata kelola standarisasi nasional, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan